Evaluasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

Abstract

Abstrack

Improvements in the quality of public services were followed by resolution of complaints by the government. Within the West Sumatra Provincial government, the implementation of public services is based on West Sumatra Governor Regulation Number 62 of 2016 concerning procedures for managing public service complaints within the West Sumatra Provincial government. Governor Regulation No. 62 of 2016 is a direct delegation from Permenpan RB No. 24 of 2014 concerning guidelines for managing public service complaints nationally. This became a problem when Permenpan RB No. 24 of 2014 has been repealed and updated with Permenpan RB No. 62 of 2018 concerning guidelines for public service complaint systems. However, this was not followed by the delegation of regulatory changes at the West Sumatra Province level. Therefore, it is necessary to evaluate policies related to procedures for managing public service complaints within the West Sumatra Provincial government, especially at Bappenda West Sumatra Province in the procedures for managing public service complaints.

Keywords : Policies, Public Services And Government

Abstrak

Peningkatan dalam kualitas pelayanan publik diikuti dengan penyelesaian pengaduan oleh pemerintah. Dalam lingkungan Pemprov Sumbar pelaksanaan pada pelayanan berdasarkan Pergub No. 62 Tahun 2016 tentang tata cara pengelola pengaduan pelayanan publik yang dilaksanakan di lingkungan Pemprov Sumbar. Pergub No. 62 Tahun 2016 ini merupakan pendelegasian langsung dari Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi No. 24 Tahun 2014 tentang pedomaan pengelola pengaduan pelayanan publik secara nasional. Hal ini menjadi masalah ketika Permenpan RB No. 24 Tahun 2014 telah dicabut dan sudah diperbaharui dengan Permenpan RB No. 62 Tahun 2018 tentang pedomaan sistem pengaduan pelayanan publik. Namun tidak diikuti dengan pendelegasian perubahan peraturan di tingkat Provinsi Sumatera Barat. maka dari itu perlu dilakukannya evaluasi kebijakan terkait tata cara pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang dilaksanakan di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat khususnya di Bapenda Provinsi Sumatera Barat dalam tata cara pengelolaan pengaduan pelayanan publik.

Kata Kunci : Kebijakan, Pelayanan Publik Dan Pemerintah